| Views: 880.

PT Indomarco Adi Prima Diduga PHK Karyawan Tidak Sesuai Prosedur


Lampung Selatan,- Terkait adanya laporan polisi oleh Aris Suyatno yang merupakan sales manager PT. Indomarco Adi Prima sebagai pelapor yang telah melaporkan Haryadi (24 tahun) sebagai terlapor atas dugaan penipuan dan penggelapan berbuntut pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Selamet Warsito (38 tahun) warga Kalianda Lampung Selatan yang merupakan salah satu karyawan PT. Indomarco Adi Prima dan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Saat memberikan keterangannya di Kantor LKBH-SPSI Cabang Lampung Selatan, Kamis (22/10/2020). Selamet Warsito menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan oleh perusahaan karena dianggap ikut serta dalam dugaan penipuan & penggelapan berdasarkan dalam surat No : 03/PPHK/BDL/X/2020 Perihal: Pemberhentian pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima.

Selamet Warsito menambahkan bahwa dirinya bekerja sebagai supir pengantar barang ke toko sesuai dengan permintaan

“Saya tidak tau menau pak dalam masalah tersebut. Saya hanya supir, yang tugas saya sekedar mengantar barang ke toko, saya tidak pernah terlibat atas dugaan itu, apalagi sampai menikmati hasilnya atas dugaan tipugelap oleh saudara haryadi, kok saya di PHK oleh perusahaan (PT. Indomarco adi prima)”. Ungkapnya.

Atas pemutusan hubungan kerja oleh PT. Indomarco Adi Prima tersebut, mendapat tanggapan dari M. Imron Suhada, S.H, selaku Sekertaris LKBH-SPSI Lampung.

Imron menerangkan bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), seharusnya pihak perusahaan tidak sewenang wenang dalam memberhentikan karyawannya.

Menurut Imron, jika alasan pemberhentian terhadap Selamet Warsito dikarenakan adanya ikut serta dalam dugaan tindak pidana tersebut, harus di buktikan sampai adanya putusan inkracht dan perusahaan tidak serta merta memberhentikan karyawannya.

Lebih lanjut Imron menjelaskan, adapun jika perusahaan harus memberhentikan karyawannya, perusahaan harus terlebih dahulu memberikan SP 1,2 & 3 terhadap karyawan yang telah dianggap bersalah.

Menurut Imron, dalam pasal 161 ayat (1) uu 13 thn 2003 tentang ketenagakerjaan menerangkan bahwa dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan di berikan surat peringatan pertama,kedua & ketiga secara berturut turut.

“Jadi menurut saya, yang dilakukan oleh PT. Indomarco adi prima merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Jadi selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) belum di tetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”. Ujar M. Imron Suhada, S.H

Masih menurut Imron, bahwa dengan tindakan perusahaan telah melakukan memutuskan secara sepihak, maka demi hukum sipekerja dalam hal ini Bapak Selamet Warsito masih menjadi pegawai perusahaan tersebut

“Bapak Selamet Warsito harus tetap bekerja dan perusahaan tetap harus membayarkan upah selama belum ada keputusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”. Ujar Imron

M. Imron Suhada, S.H mengungkapkan bahwa dirinya sebagai Sekretaris LKBH-SPSI Lampung, akan mendampingi Selamet Warsito dalam perkara tersebut

“Mudah-mudahan Bapak Selamet Warsito mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak nya yaitu pesangon, uang perhargaan masa kerja dan lainnya”. Ungkapnya.(Dahlan)

Short URL: https://detiknusantara.com/?p=47383

Posted by on Okt 22 2020. Filed under Ekonomi, News, Otomotif, Pendidikan, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
iklan 1

header

Recently Commented