| Views: 228.

Jika Hukuman Mati Koruptor Sekedar Wacana, Sangat Disayangkan

Presiden Joko Widodo mewacanakan hukuman mati koruptor dengan suatu kondisi tertentu, jika ada kehendak kuat dari masyarakat. Kehendak kuat ini bisa muncul secara natural, tetapi juga bisa dikonstruksi (dibentuk/diciptakan) oleh para elit, utamanya pemerintah bersama-sama DPR-RI. Sebab, dua lembaga negara ini merupakan representasi kehendak rakyat melalui Pemilu 2019 serta mempunyai sumber daya yang mampu mengkondisikannya.

Jadi, Presiden dengan para menteri-menterinya bersama-sama DPR-RI harus menggelorakan dengan berbagai teknik kemasan pesan komunikasi, misalnya dalam bentuk acara parodi para menteri bersama DPR-RI yang dilakukan secara sistematis dan masif sehingga menimbulkan dorongan yang kuat dari rakyat agar hukuman mati bagi para koruptor sebagai tindakan yang pantas diterima oleh para pelaku korupsi.

Namun, menurut hemat saya, wacana hukuman mati bagi kotuptor yang dilontarkan oleh Presiden dapat diurai dari dua sisi. Pertama, sebagai kegalauan Presiden terhadap perilaku koruptif yang tak kujung berhenti hingga saat ini yang dilakukan oleh para elite negeri ini dari berbagai kalangan dan bidang kehidupan. Bahkan di kementerian urusan agamapun pernah terjadi perilaku koruptif. Belum lagi yang memanfaatkan pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh Dirut Garuda baru-baru ini.

Untuk itu, jika kita ingin menangkap dan memanfaatkan peluang yang tidak pernah datang dua kali itu, sejatinya wacana Presiden ini harus disambut baik dan direalisasikan oleh semua kalangan masyarakat untuk membentuk opini publik bahwa hukuman mati kepada koruptor sangat wajar dan mendesak diwujudnyatakan.

Sebab, realitas menunjukkan bahwa perilaku koruptif di tanah air sudah pada stadium membahayakan keuangan negara dan sekaligus mengancam keberadaan nilai Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indoensia, karena menumpuknya kekayaan bangsa ini pada segelintir orang saja. Jadi, jika hukuman mati koruptor sekedar wacana, sangat disayangkan di tengah maraknya perilaku koruptif di negeri ini.

Karena itu, teman-teman di DPR-RI dari semua fraksi sejatinya menyambut baik wacana yang dilontarkan oleh Presiden dengan memasukkan pada revisi RUU Tindak Pidana Korupsi. Dibuat saja, misalnya pada RUU tersebut, pasal yang menyebut, “Setiap WNI yang melakukan korupsi lebih satu miliyar rupiah, mutlak dieksekusi mati.”

Jika DPRI-RI dalam kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun, tidak menunjukkan kehendak politik yang positif terhadap wacana Presiden bahwa hukuman mati koruptor, maka tidak ada salahnya Presiden melanjutkan wacanakan lanjutan dengan mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bahwa hukuman mati koruptor. Sebab, pemberian hukuman mati tersebut baik yang tertuang dalam bentuk UU atau Perppu sudah sangat dibutuhkan dan mendesak mengingat perilaku koruptif di tanah air hingga kini masih terus terjadi yang jelas-jelas mengancam keselamatan keuangan negara.

Kedua, wacana hukuman mati koruptor akan dimaknai oleh publik sebagai slogan semata bila pemerintah hanya sekedar mewacanakan. Pemerintah sama sekali belum tampak berinisiatif menyusun rancangan atau revisi UU yang memasukkan aturan soal hukuman mati bagi koruptor yang diusulkan kepada DPR-RI untuk dibahas bersama.

Apalagi wacana tersebut berhenti begitu saja tanpa wacana lanjutan akan mengeluarkan Perppu bila memang DPR-RI tidak memberi sinyal yang kuat untuk melahirkan UU hukuman mati bagi para koruptor. Dengan demikian, wacana hukuman mati koruptor, dipastikan akan “layu sebelum berkembang”. Hilang begitu saja, tanpa wujud. Hanya terdengar tanpa realisasi. Dengan demikian, wacana itu hanya bagian catatan yang tertinggal di jejak digital saja. Sangat disayangkan. Mari kita renungkan.(Red)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=44718

Posted by on Des 10 2019. Filed under Kriminal, News, Pendidikan, Politik, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented