|

PKS: Boros Anggaran, Kartu Nikah Sebaiknya Dibatalkan

 

Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai upaya kementerian agama mencetak kartu nikah merupakan pemborosan anggaran. Pasalnya, kartu nikah tersebut tidak menambah fungsi dan manfaat.

“Kartu nikah jelas pemborosan karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah bukan menggantikan. Buat apa? Kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, di KTP juga sudah ada. Database administrasi kependudukan di Kemdagri juga sudah mencatat yang bersangkutan kawin dengan siapa,” kata Jazuli di Jakarta, Minggu (18/11).

Menurut anggota DPR Dapil Banten ini, kartu nikah Kemag ini tidak menambah manfaat, tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah dan KTP atau dokumen adminduk.

“Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk tahun 2006. Semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama,” jelas dia.

Menurut Jazuli, jika alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem online. Namun, kata dia, bukan masing-masing kementerian membuat kartu sendiri-sendiri.

“Ini bukan kerja sistem namanya, tetapi kerja sendiri-sendiri,” tandas dia.

Anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah mengambil kebijakan yang efektif dan efisien terkait kartu-kartu yang bersifat administratif sejalan dengan amanat UU Adminduk. Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran.

“APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat masih sangat banyak yang tidak tercover anggaran. Ke sana dong seharusnya anggaran dialokasikan. Kemag daripada cetak kartu, anggarannya lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan guru-guru agama di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren serta untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama,” pungkas Jazuli.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah pada 8 November 2018. Kementerian Agama menargetkan 1 juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Disebutkan, Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan.(Beritasatu)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=38195

Posted by on Nov 18 2018. Filed under News, Pendidikan, Politik, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented