|

Bupati Lampura Berturut-turut Kembali Terima Penghargaan WTP

WTPP

Lampung Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kembali menerima penghargaan atas keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima secara langsung oleh Bupati Lampura, H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP, MH, di Ruang Serbaguna Semergo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Rabu (24/10/2018).

Pemberian penghargaan opini WTP yang ke tiga kali ini dari Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, secara prosesi diserahkan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, H. Bachtiar Basri, SH, MM, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Alfikar Siringu Ringu kepada Bupati Lampura, dimana pada masa kepemimpinannya Lampura mendapatkan WTP 4 kali secara berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Menurut Bupati Lampura, dengan diraihnya kembali hasil penilaian tersebut maka penyusunan laporan keuangan Lampung Utara telah memenuhi kaidah sesuai standar akuntansi ditetapkan pemerintah.

“Alhamdulilah, laporan keuangan daerah kita dinilai telah memenuhi prinsip akuntabel dan transparan dan ini merupakan komitmen, kerja sama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari OPD, DPRD serta semua pihak terkait lainnya,” ungkap Bupati Lampura.

Senada juga disampaikan Wagub Lampung, bahwa memperoleh opini WTP artinya melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan selanjutnya, yang harus dicapai adalah mempertahankan WTP dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang baik dengan instansi lain seperti BPKP.

Sementara di tempat terpisah dilansir dari media online di Jakarta, bahwa Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kepada lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini WTP dalam laporan keuangannya. Dirinya juga berharap lembaga maupun pemerintah daerah dapat berupaya semaksimal mungkin agar praktik korupsi tidak terjadi.

“Walau sudah mencapai WTP, saya tetap berharap kita semua menunjukan komitmen pengelolaan uang negara yang akuntabel dan transparan. Kedua hal itu bukan dilihat dari proses dalam menaati peraturan namun tujuan guna mencapai kesejahteraan untuk masyarakat,” ujarnya. (TIM)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=37541

Posted by on Okt 25 2018. Filed under News, Olahraga, Otomotif, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented