|

DPRD Lamteng Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LaporanPertanggung Jawaban Kerja Bupati Tahun Anggaran 2017

udbLampung Tengah — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamteng gelar sidang istimewa Paripuna. Paripurna ini dengan agenda penyampaian rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban kerja Bupati (LKPJ) tahun anggaran 2017.

Rapat dipimpin Ketua Ahma d Juanidi Sunardi dan dihadiri 23 anggota. Hadir pula Plt Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto. Dalam penyampaiannya, Loekman menyampaikan terimakasih kepada Pansus yang telah bekerja keras membahas LKPJ tahun anggaran 2017.

“Saya ucapkan terimakash atas kerja keras Pansus,”kata Loekman.

Sementara terkait tanggapan terhadap saran dan rekomendasi yang telah disampaikan Ketua Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2017 Hi Heri Sugiarto, terkait dengan Pendapatan asli daerah agar ditingkatkan secara ontimai.

Hal ini kata Loekman telah menjadi komitmen bahwaPAD dari tahun ke tahun harus terus diupayakanmeningkat sesuai dengan perkembangan potensi objekPAD yang ada.

“Terkait saran untuk meningkatkan PAD khususnya dariobjek pajak restoran, kami sangat mengapresiasi dan akankami jadikan dananya dari DAK dimana Juklak JuknisDAK turun setelah Penyusunan APBD selesai, sehinggaperlu dilakukan penyesuaian,”kata Loekman.

Loekman menambahkan, terkait dengan saran untuk menyusun regulasi mekanisme perencanaan dan penganggran agar lebih tertib dan terjaga konsistensinya, Leokman mengatakan sangat sependapat dan akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang ada.

“Terkait dengan saran agar dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan bidang pendidikan agar program kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki kualitas SDM di Lampung Tengah. Kami sangat sependapat dan kedepan program kegiatan yang disusun harus sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai,”ucapnya.

Untuk ujian nasional berbasis komputer sambung Loekman, ia menyadari baru beberapa sekolah yang melaksanakan UNBK karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, tidak hanya komputer tetapi juga akses internetnya harus mendukung.

Namun demikian ia sangat mengapresiasi masukan saran yang telah disampaikan dan akan jadikan bahan evaluasi.Sementara Ketua Pansus LKPJ DPRD Lamteng Hi Heri mengatakan selain masukan diatas pihaknya juga meminta terkait Objek pajak PBB yang namanya belum sesuai dengan pemiliknya agar ditertibkan. (ADV)

 

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=34671

Posted by on Mei 15 2018. Filed under Entertainment, News, Pendidikan, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented