|

KPK Geledah Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan

 

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan, Selasa (8/5), telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018 yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan‎.

Sejumlah lokasi yang digeledah pada Minggu (6/5) dan Senin (7/5) itu di antaranya ruangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu, Jakarta Pusat; ruang kerja Anggota DPR Komisi XI, Amin Santono, di Gedung DPR; kediaman ‎pegawai Kemkeu Yaya Purnomo. Selain itu, tim penyidik juga menggeledah kediaman Amin Santono di Duren Sawit, Jakarta Timur; Kantor Dinas PUPR, Kabupaten Sumedang; serta Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertan‎ahan Kabupaten Sumedang.

“Untuk kepentingan pengembangan penyidikan, penyidik selama dua hari kemarin menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bekasi, dan Kabupaten Sumedang tersebut,”‎ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta.

Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik. Tim penyidik juga menyita sejumlah barang berharga seperti emas, uang, serta jam tangan dari rumah tersangka Yaya Purnomo.

“Dari lokasi penggeledahan, tim mengamankan sejumlah dokumen terkait penganggaran, barang bukti elektronik. Tim juga mengamankan uang, perhiasan, benda lainnya seperti jam tangan dan tas,” katanya.

Namun, Febri mengatakan belum mengetahui secara pasti nominal uang yang disita tim penyidik. Dikatakan, saat ini, tim penyidik masih menghitung uang yang disita.

Diketahui, KPK menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Selain Amin, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga orang lainnya, yakni, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo; perantara suap, Eka Kamaluddin; serta pihak swasta, Ahmad Ghiast. Keempat orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai dibekuk tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5) malam.

Dalam kasus ini, Amin diduga telah menerima uang suap ‎sebesar Rp 500 juta dari seorang kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang bernama Ahmad Ghiast. Uang Rp 500 juta itu diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp 1,7 miliar atau 7% dari nilai total dua proyek di Kabupaten Sumedang sebesar Rp25 miliar.

Sementara itu, Yaya dituduh bersama-sama serta membantu Amin meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang, yaituproyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Amin, Eka, dan Yaya yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Ahmad yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Beritasatu)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=34300

Posted by on Mei 9 2018. Filed under Ekonomi, Kriminal, News, Pendidikan, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented