|

Bawaslu Anjurkan Jokowi Sewa Pesawat atau Naik Pesawat Komersil

 

Bogor – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M. Afifuddin menganjurkan agar calon presiden petahana menggunakan pesawat komersial atau sewa pesawat saat melakukan aktivitas kampanye Pilpres 2019. Menurut Afifuddin, hal ini bisa menjamin kesetaraan dan keadilan antara pasangan calon yang bertarung di Pilpres.

“Ya lebih baik begitu (sewa pesawat), toh Jokowi kalau dalam perjalanan biasa sering pakai pesawat komersil, biasa aja kan? Kalau mau lebih adil, ya bagusnya memang begitu,” ujar Afifuddin di sela-sela acara Media Gathering dan Penyamaan Persepsi bertajuk “Peran Media dalam Melawan Hoaks, Ujaran Kebencian, dan SARA” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4).

Afifuddin mengakui bahwa polemik pesawat kepresidenan merupakan fasilitas yang melekat pada presiden masih bergulir. Bawaslu, kata dia, akan berpatokan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut. Saat ini, Bawaslu masih menunggu PP tersebut.

“Kami menunggu PPnya, bagaimana pemerintah mengatur hal tersebut. Apa saja yang dimaksud dengan fasilitas yang melakat kepada petahana. Jadi, pembahasan kita mengenai boleh tidaknya faslitas tersebut, dikembalikan terhadap bagaimana pemerintah mengatur mengenai aturan cuti dan atauran terhadap fasilitas pejabat negara itu,” terang dia.

Dia menegaskan Bawaslu tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa pijakan hukum. Karena itu, PP tersebut bisa menjadi dasar bagi Bawaslu memutuskan apakah pesawat kepresidenan merupakan fasilitas yang melekat atau tidak.

Apalagi, lanjut Afifuddin, pesawat kepresidenan ini baru ada pada era Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden.

“Kalau fasilitas lain untuk pasangan lain seperti keamanan kan juga sudah ada melekat. Memang prinsipnya adalah perlakuan yang sama terhadap peserta,” tandas dia.

Jika PP mengatur bahwa pesawat kepresidenan merupakan fasilitas yang melekat, maka kata dia, capres petahana bisa menggunakan saat kampanye. Kalau sebaliknya, maka capres petahana tidak boleh menggunakan pesawat tersebut saat kampanye.

“Kan begini kalau pun itu melekat itu harus dipastikan hanya dipakai oleh presidennya, tidak boleh ada pihak lain yang sebenarnya nggak boleh pakai fasilitas negara,” pungkas dia.
(Beritasatu)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=33945

Posted by on Apr 14 2018. Filed under News, Pendidikan, Politik, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented