|

Usulan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Didukung Perludem

Jakarta – Perludem mendukung penuh usulan KPU yang bakal mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif di Pemilu 2019. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, jika jadi diatur, maka hal tersebut merupakan langkah progresif KPU untuk menghasilkan pilkada yang berintegritas dan berkualitas.

“Jadi saya kira sudah sewajarnya kalau KPU membuat pengaturan larangan seperti itu sebagai upaya mencegah hadirnya orang-orang tak berintegritas di ranah publik. Usulan KPU ini adalah langkah preventif yang dilakukan demi kepentingan orang banyak,” ujar Titi di Jakarta, Jumat (30/3).

Titi menilai sah-sah saja KPU mengatur ketentuan seperti itu. Pasalnya, KPU mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan sebagai bagian dari aturan main penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

“Saya kira ini (usulan larangan mantan napi korupsi) adalah langkah progresif KPU yang sejalan dengan semangat pembuat Undang-Undang untuk mewujudkan pengaturan pemilu yang demokratis dan berintegritas sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tutur dia.

Menurut dia, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat merugikan negara dan kepentingan rakyat. Lebih dari itu, kata dia korupsi merupakan perbuatan yang mengkhianati amanat rakyat yang sudah diberikan kepada seseorang yang mestinya mengemban amanat dan tanggung jawab dari rakyat.

“Perilaku koruptif memperlihatkan secara kasat mata ketidakmampuan seseorang untuk menjadi pemimpin dan mengemban tanggung jawab untuk bekerja sebaik-baiknya kepentingan orang banyak,” tandas dia.

Apalagi sebagai legislator, lanjut dia, memiliki kewenangan yang sangat luar biasa terkait anggaran, pembentukan Undang-Undang maupun pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan. Kalau tugas dan kewenangan itu dijalankan oleh figur yang salah, tutur dia maka pertaruhannya adalah kepentingan orang banyak.

“Makanya harus diproteksi sejak awal. Dan saya kira usulan KPU ini adalah langkah preventif yang dilakukan demi kepentingan orang banyak. Sangat aneh kalau ada parpol dan politisi yang menolak pengaturan ini,” kata dia.

Dukungan senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah. Menurut Syamsuddin, niat KPU sangat bagus dan positif untuk menjaga martabat lembaga DPR

“Anda bisa bayangkan bila lembaga terhormat dihuni mantan napi. Catatan terakhir kami, jumlah DPR yang diduga terlibat korupsi sudah 11 orang. Sementara DPRD yang bermasalah hukum sudah lebih seratus,” kata dia.

Syamsuddin mengakui bahwa perdebatan mantan napi boleh caleg sebenarnya sudah lama. Bahkan, kata dia sejak tahum 2012 saat masih UU Pemilu yang lama dibahas oleh DPR.

“Waktu itu dibahas di Panja RUU pemilu, DPR sudah kekeh memasukkan mantan napi boleh caleg dengan alasan sudah menjalani hukum. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sebenarnya larangan mantan napi sudah diatur dalam UU 7 Tahun 2017. Hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017 yang mengatur syarat caleg, yakni larangan bagi mantan napi yang ancaman hukumannya lebih 5 tahun, kecuali membuat pernyataan terbuka di publik.

“Jadi aturan itu ada, hanya saja lemah. Karena itu, kita dorong KPU agar lebih tegas mengatur dalam PKPU, yakni orang yang sedang bermasalah tidak boleh menjadi caleg dan orang yang pernah bermasalah hukum karena tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lain yang ancamannya 5 tahun ke atas maka tidak boleh jadi caleg,” imbuh dia.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan pihaknya bakal mengatur larangan bagi mantan napi kasus korupsi menjadi caleg di dalam PKPU Pencalonan.(Beritasatu)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=33647

Posted by on Mar 30 2018. Filed under News, Pendidikan, Politik, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented