|

Tak Mau Jadi Isu Politik, Kasus Dugaan Korupsi Kepala Daerah Ditunda

Maluku Utara – Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara (Malut) dalam pilkada 2018, untuk sementara penanganannya ditunda.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kejati Apris Risman Ligua kepada Malut Pos (Jawa Pos Grup).

Meski begitu, dia menegaskan, penghentian itu hanya bersifat sementara bukan berarti dihentikan atau di SP3. Kasus-kasus itu menurutnya akan kembali dilanjutkan penanganannya usai momen pilkada nanti.

“Ini bukan berarti tidak ditindaklanjuti. Kalau sudah selesai momen pilkada kita lanjutkan kasusnya,” katanya, Jumat (12/1).

Langkah penghentian sementara penanganan kasus tersebut, kata Apris, sesuai imbauan Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga independensi dan netralitas penegak hukum saat pilkada, agar jangan terkesan berpihak pada salah satu bakal calon kepala daerah.

“Ini agar isu korupsi tidak dijadikan sebagai muatan pihak tertentu untuk mengganggu proses demokrasi,” jelasnya.

Disentil soal perkara korupsi yang melibatkan satu bakal calon gubernur yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Apris mengaku, pihaknya tidak bisa mencampuri penanganan tersebut. Pasalnya, KPK merupakan lembaga independen.

“Itu diluar Kejaksaan, jadi silakan ditanyakan ke KPK,” pungkasnya.(Jawapos)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=31515

Posted by on Jan 13 2018. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan, Politik, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented