|

PKS sebut verifikasi faktual parpol lama hanya buang anggaran

Jakarta – Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzammil Yusuf menilai, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan verifikasi faktual kepada seluruh partai politik hanya akan membuang-buang anggaran. Sebab, menurutnya, KPU diharuskan melakukan verifikasi ulang terhadap partai yang telah lolos verifikasi di Pemilu 2014.

“Nah dengan verifikasi faktual ini hanya habiskan duit saja. Ini parpol-parpol yang sudah sekian lama sudah diverifikasi,” kata Muzammil saat dihubungi, Jumat (12/1).

Muzammil memahami esensi dari putusan MK adalah agar tidak ada deskriminasi terkait verifikasi terhadap partai yang ingin menjadi peserta Pemilu. Namun, dia mengingatkan ketentuan soal persyaratan partai peserta Pemilu dalam UU No 7 tahun 2017 sama dengan UU Pemilu sebelumnya.

“Sementara di UU sekarang persyaratan itu sama, tidak ada perubahan dengan syarat UU yang lalu,” ujarnya.

Putusan MK tersebut, kata Muzammil, seharusnya tidak berlaku surut pada pelaksanaan Pemilu 2019. Hal ini karena KPU telah mengatur dan menjalankan tahapan Pileg.

“Sesuai schedule harusnya yang sekarang masih ya tetap bahwa putusan ini berlaku untuk pemilu akan datang, 2024. Kalau dia mundur, ya di luar jadwal KPU,” tegasnya.

PKS sendiri tak masalah jika harus kembali mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Namun, pihaknya mengingatkan putusan soal pasal verifikasi faktual itu sia-sia.

“Enggak ada masalah kalau kita PKS. Kalau kita parpol-parpol lama kan sudah ada semua. Kan udah diperiksa sebelum nya, mubazir ini. MK seperti enggak ngerti persoalan. Kenapa enggak yang penting-penting saja,” tandasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan uji materi atas Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi aturan verifikasi faktual parpol peserta Pemilu.

Gugatan uji materi pasal ini dimohonkan beberapa parpol seperti PSI melalui perkara nomor 60/PUU-XV/2017, Partai Idaman dengan perkara nomor 53/PUU-XV/2017, Perindo dengan perkara nomor 62/PUU-XV/2017, dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan perkara nomor 67/PUU-XV/2017

Para pemohon uji materi ini mempersoalkan Pasal 173 ayat 1 dan 3. Ayat 1 berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. Sedangkan ayat 3 berbunyi, “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. [Merdeka]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=31506

Posted by on Jan 12 2018. Filed under News, Pendidikan, Politik, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented