|

Fadli Zon: Presiden Harus Merespons Surat Novanto

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum menerima surat yang diduga disampaikan Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Fadli mengatakan, jika sudah ada tentu isi surat tersebut akan didalami.

“Tapi sepintas tadi semacam surat kepada presiden,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12).

Fadli mengatakan berdasarkan informasi yang berkembang surat itu menyampaikan situasi dan informasi yang ada serta “curhat” bagaimana Setya Novanto diperlakukan. Termasuk apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Novanto kepada Jokowi.

“Kalau surat itu memang ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden, tentu Pak Jokowi meresponsnya seperti apa,” kata anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu.

Dia mengatakan belum melihat langsung surat tersebut. Namun, Fadli mengatakan, jika dilihat dari pemberitaan yang berkembang sepertinya benar ada tanda tangan Setya Novanto di surat itu. Menurut Fadli, secara umum sah-sah saja kalau seseorang berusaha menjelaskan situasi yang tengah dihadapi dan meminta bantuan atau perlindungan hukum.

“Saya kira sebagaimana DPR banyak sekali menerima laporan semacam itu. Kita tidak tahu salah benarnya, karena salah benar itu bukan urusan kami. Itu urusan pengadilan,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut Fadli, sepanjang orang meminta bantuan dan perlindungan hukum tujuannya untuk mendapatkan keadilan dalam perlakuan maupun substansi masalah.

Dia mengatakan presiden punya kedekatan hubungan dengan Novanto. Menurut dia, Novanto selama ini hubungannya sangat dekat dengan Jokowi secara pribadi maupun kelembagaan.

“Yang menjadi penghubung DPR pada umumnya Pak Novanto. Jadi saya kira kita bisa mengukur kedekatan itu. Mungkin nanti ditanya saja ke presiden responsnya apa,” papar Fadli.

Seperti diketahui, sebuah surat yang diduga ditulis Setya Novanto ditujukan kepada Presiden Joko Widodo beredar di publik.

Surat tertanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani Drs. Setya Novanto, Ak, MM itu berisi pesan kepada Jokowi. Novanto mempersoalkan dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menjeratnya. Novanto pun mengungkit jasanya kepada Jokowi.

Dia meminta Jokowi memberikan perlindungan hukum. JPNN berupaya mengonfirmasi apakah benar atau tidak surat ini kepada pengacara Novanto, Freidrich Yunadi. Namun, saat telepon selulernya dihubungi, Kamis (7/12) sore, Freidrich belum bersedia menjawab.(Jpnn)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=30508

Posted by on Des 7 2017. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented