|

Disiapkan Delapan Jaksa Adili Bos First Travel

Depok – Berkas perkara tiga bos First Travel yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan dan Kiki Hasibuan dari Tindak Pidana Umun Bareskrim Polrisudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok termasuk ketiga tersangka, alat bukti dan seluruh aset yang disita Bareskrim Polri.

Penyerahan berkas dugaan penipuan oleh ketiga tersangka dilakukan jajaran Subdit V Ditipidum Bareskrim Polri kepada Kajari Depok Sufari disaksikan JPU dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Harga Jerman, kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, Kamis (7/12).

Berkas ketiga tersangka yang diduga menipuan puluhan ribu calon jemaah umroh telah lengkap sehingga penyidik menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri Depok, yang selanjutnya akan dipelajari Tim JPU Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri Depok.

SIAPKAN DELAPAN JAKSA

Koordinator JPU Kejagung Heri Jerman didampingi Kajari Depok Sufari, mengatakan pihaknya akan menyiapkan delapan orang jaksa terdiri empat jaksa dari Kejagung dan empat jaksa dari Kejaksaan Negeri Depok untuk menanggani kasus yang menghebohkan ini.

Ada sekitar 807 item atau jumlah barang yang disita baik bergerak maupun dokumen yang diserahkan ke kejaksaank antara lain 774 gaung, 11 unit mobil mewah, tiga rumah, satu apartemen, satu gedung kantor dan uang sakitar Rp. 539.715.000 yang dititipakan di rekening Polri ke rekening kejaksaan.

Kajari Depok Sufari, menambahkan pihaknya telah siap menerima pelimpahan berkas tahap 2 untuk kasus dugaan penipuan First Travel termasuk penitipan barang bukti delapan mobil mewah seperti Hummer, Alphahard, Pajero, Fortuner, VW TDi, Minibus Hiace, Sirion dan Honda City.

Tersangka Andika, Anniesa dan Kiki Hasibuan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang milik 64.685 jemaah yang hendak umrah dengan total kerugian mencapai Rp 924.995.500.000.

Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. dengan ancama hukuman 20 tahun kurungan penjara. (Poskota)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=30510

Posted by on Des 7 2017. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented