|

Menkum HAM minta status KPK harus sesuai dengan UU

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan status kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Disinggung apakah kelembagaan KPK bersifat ad hoc, Yasonna menegaskan hal itu harus merujuk pada UU KPK.

“UU-nya kan katakan begitu (ad hoc) tetapi kita kan belum selesai persoalan. Dia dibentuk untuk menguatkan karena polisi dan jaksa belum bagus, nah begitu,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).

Yasonna mengusulkan agar KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian duduk bersama mendiskusikan roadmap pemberantasan korupsi dengan kehadiran Detasemen Tindak Pidana Korupsi. Roadmap diperlukan demi mencegah ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan.

Dalam roadmap itu juga harus diatur target, pembagian tugas, serta segmentasi kinerja pemberantasan korupsi dari Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

“Ya alangkah lebih baik menurut hemat saya, pandangan saya pribadi sebagai Menkum HAM, misalnya kalau Densus ini nanti konsentrasi di mana, target seperti apa lima tahun atau enam tahun, kemudian KPK bagaimana, kejaksaan bagaimana,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eddy Kusuma Wijaya menjelaskan, pihaknya mendorong Kejaksaan dan Polri kembali berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya membentuk Densus Tipikor di Polri dan Satgasus Antikorupsi di Kejaksaan.

Inisiasi itu muncul karena melihat korupsi berjalan masif, struktur dan sistematis. Hal ini, kata Eddy, diperparah dengan model kerja KPK yang terkesan bekerja sendiri tanpa melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Fungsi supervisi dan koordinasi yang diamanatkan UU kepada KPK juga tidak dijalankan.

“Setelah kita evaluasi, nyatanya koordinasi dan supervisi yang selama ini diamanatkan UU untuk KPK mendorong Polri-Kejaksaan itu, terkesan lambat. Malah terkesan ‎tidak berjalan,” tegasnya.

Eddy menegaskan, KPK merupakan lembaga ad hoc dan berperan sebagai trigger mechanism yakni sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.

“Ya namanya komisi kan sifatnya ad hoc, makanya kan ini kita dorong-dorong Kapolri dan Jaksa Agung karena apa? Di dalam sistem perundang-undangan, hukum tata negara kita, penegak hukum adalah polisi dan jaksa,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia beranggapan jika Kejaksaan dan Kepolisian telah mampu menjalankan tugas pemberantasan korupsi dengan baik, maka kewenangan KPK bisa dikurangi.

“Kalau nanti Polri dan Kejaksaan sudah berjalan, ya sudah KPK kita kurangi. Seperti saya bilang tadi, KPK kan komisi, namanya komisi sifatnya ad hoc,” tandasnya.

Nantinya, KPK hanya akan menjalankan tugas koordinasi, supervisi serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Dia (KPK) koordinasi, supervisi dan pendorong, dia juga kita bebani tugas bagaimana upaya-upaya pencegahan‎ hal-hal pemberantasan korupsi, supaya korupsi ini tambah tahun tambah berkurang gitu lho,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, Indonesia memerlukan lembaga permanen yang khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan The United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Negara-negara tetangga yang telah memiliki lembaga permanen khusus antikorupsi diantaranya CPIB (Corrupt Practice Investigation Bureau) di Singapura dan (Malaysia Anti-Corruption Commission) di Malaysia.

Laode mengklaim, negara dengan lembaga antikorupsi permanen terbukti memiliki indeks persepsi korupsi yang baik. Hal itu terlihat dari ranking IPK di ASEAN dimana Singapura yang berada di urutan pertama dengan skor 85, sementara Malaysia di urutan ketiga dengan skor 49.

“Dan ditulis di UNCAC, harus ada lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Saya pikir itu perlu kita pikirkan,” katanya. [Merdeka]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=28925

Posted by on Okt 17 2017. Filed under Ekonomi, News, Opini, Pendidikan, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented