|

Komisi III minta Kapolri beri sanksi Kapolda tak tahu ada OTT di wilayahnya

Jakarta – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Polri untuk memperhatikan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya tak boleh ada Kapolda yang tidak mengetahui adanya OTT di wilayah pengawasannya.

“S‎oal OTT kami berharap di Komisi III tidak boleh ada lagi OTT yang tidak diketahui oleh kapolda di wilayah hukum Polda masing masing diseluruh Indonesia,” ujar Bamsoet dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jendral Tito Karnavian, Kamis (12/9).

Menurutnya, setiap Kapolda harus mengetahui tindakan hukum yang terjadi di daerahnya. Dia pun meminta agar tidak terjadi lagi peristiwa kapolda tidak mengetahui adanya OTT seperti di Kota Malang.

“Peristiwa di Malang tidak boleh terjadi lagi dimana saudara Kapoldanya tidak tahu ada kegiatan hukum disana OTT yang diberitahu hanya kapolresnya,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kapolri untuk memberikan sanksi pada Kapolda yang tidak mengetahui adanya OTT di daerahnya.

“Jadi kalo ada Kapolda tidak tahu ada kegiatan OTT, Kapolri harus berikan sanksi yang tegas, karena Lapolda bertanggung jawab terhadap wilayah hukumnya terkait ancaman dan gangguan di wilayah,” ucapnya.

Manggapi hal tersebut Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan bahwa memang belum ada mekanisme mengatur hal tersebut. Hal itu, kata Tito, akan dibicarakan dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga kejaksaan Senin (16/10) pekan depan.

“Ada beberapa mekanismenya perlu di atur karena selama ini OTT langsung dari temen-temen KPK dari satuan wilayah yang kapolda tdk tau bahkwa saya juga tidak tau,” tandasnya. [Merdeka]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=28754

Posted by on Okt 12 2017. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented