|

Korupsi Bakamla, Sekjen DPR Mangkir Pemeriksaan KPK

Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR), Ahmad Juned tidak memenuhi panggilan alias mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (11/8). Ahmad Juned sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap satelit monitor di Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Kabiro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Nofel Hasan.

“Saksi Ahmad Juned, Sekretaris Jenderal DPR direncanakan diperiksa utk tersangka NH (Nofel Hasan) dalam kasus Bakamla. Yang bersangkutan tidak ada keterangan. Belum diperoleh keterangan atas ketidakhadirannya,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/8).

Pemeriksaan terhadap Ahmad Juned diduga berkaitan dengan proses pembahasan anggaran proyek satelit monitor di DPR. Hal ini lantaran penyidik sedang mengusut dugaan keterlibatan anggota DPR dalam memuluskan anggaran proyek satelit monitor ini.

Diketahui, Nofel merupakan orang kelima yang dijerat KPK dalam kasus ini. Nofel diduga bersama-sama dengan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi yang juga Kuasa Pengguna Anggaran menerima hadiah atau janji dari Dirut PT Merial Esa, Fahmi Dharmawansyah, dan dua anak buahnya M Adami Okta dan Hardy Stefanus terkait pengadaan satelit monitor di Bakamla. Nofel diduga menerima US$ 104.500 dari nilai kontrak sebesar Rp 220 miliar.

Dalam persidangan perkara ini dengan terdakwa Dirut PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Dharmawansyah mencuat informasi adanya aliran dana sebesar enam persen dari nilai dua proyek senilai Rp 400 miliar atau Rp 24 miliar yang telah diberikan kepada Fahmi Al Habsy untuk sejumlah anggota DPR. Uang itu diberikan Fahmi Dharmawansyah untuk memuluskan pembahasan‎ anggaran di DPR. Sejumlah legislator yang disebut menerima aliran dana ini antara lain, Balitbang PDI-P Eva Sundari dan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Bertus Merlas.

Febri menyatakan, Nofel bukan tersangka terakhir dalam kasus ini. Dikatakan, pihaknya masih terus mengembangkan dan mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tak tertutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka dari unsur DPR jika ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup

“Apakah akan berhenti pada tersangka NH? Tentu tidak. Karena kami juga sedang mendalami sejumlah hal, termasuk juga mencermati proses pembahasn anggaran. Tentu akan didalami lebih lanjut apa saja dan siapa saja yang memiliki peran dalam proses penganggaran ini. Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang misalnya atau informasi-informsi yang bisa dikembangkan tentu akan didalami lebih lanjut,” tegasnya.

Saat ini, Febri menegaskan pihaknya masih terus mencari keberadaan Ali Fahmi yang disebut menjadi saksi kunci aliran dana dari Fahmi Dharmawansyah kepada sejumlah anggota DPR. Hal ini lantaran Ali Fahmi telah berulang kali mangkir dari pemeriksaan sebagai di penyidikan maupun di persidangan. Febri memastikan kehadiran Ali Fahmi akan mempermudah pengusutan kasus ini, termasuk mengenai keterlibatan anggota DPR lainnya.

“Ali Fahmi atau Fahmi Al-Habsyi kami masih lakukan pencarian sampai saat ini, jika dibutuhkan pemeriksaan akan dipanggil kembali. Selain proses pencarian masih dilakukan ketika saksi ditemukan penanganan perkara ini akan mendapat kemajuan yang signifikan,” katanya.(Beritasatu)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=26788

Posted by on Agu 12 2017. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented