|

Pemkab Tulang Bawang Terapkan Prinsip asas Transparansi pengelolaan anggaran

Tulang Bawang – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, disamping kualitas pelayanan pemerintahan, salah satu hal mendasar yang sering menjadi sorotan publik adalah terkait pengelolaan anggaran. Dan berbicara soal anggaran, Pemerintah tidak hanya dituntut mampu mengelolanya secara tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan yang berlaku, tetapi salah satu prinsip penting yang juga perlu dikedepankan adalah terkait transparansi anggaran.

Prinsip atau asas transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintahan adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat maupun publik untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan anggaran. Transparansi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berperan mengawasi pengelolaan anggaran pemerintah, agar berjalan dengan baik. Sehingga juga diharapkan dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dapat menimbulkan citra pemerintah tidak baik di mata masyarakat.

Karenanya, apreseasi layak diberikan kepada kampung-kampung di Kabupaten Tulang Bawang, yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan anggaran kampung, sekaligus sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik.

Sarana yang digunakan untuk menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran kampung yang dipublikasikan secara terbuka, diantaranya ada yang melalui situsweb kampung (bagi kampung yang sudah memiliki web desa.id), media sosial, dan ada juga yang melalui pemasangan papan pengumuman, banner atau baliho tentang anggaran kampung, yang dipasang di kampungnya masing-masing.

Sudah banyak kampung di Kabupaten Tulang Bawang yang mulai menunjukkan pengelolaan anggaran kampungnya secara transparan ke publik, sehingga setiap saat bisa dilihat dan diakses langsung oleh masyarakat luas.

Seperti diantaranya Kampung Trimukti Jaya Kecamatan Banjar Agung, yang mempublikasikan pengelolaan anggaran dan kegiatan di kampungnya melalui web desa.id. (www.trimuktijaya.desa.id).

Kemudian, Kampung Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Baru, pengelolaan anggaran kampungnya secara transparan diumumkan melalui Banner kampung, serta juga disebarluaskan melalui media sosial facebook.

Ada lagi, Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Timur. Di kampung ini, pengelolaan anggaran dan kegiatan pembangunan kampung aktif dipublikasikan melalui akun media sosialnya facebook dan twitter. Selain itu, tak jarang kampung inipun tampil di media massa, dengan informasi kegiatan pembangunan ataupun pengelolaan anggaran kampungnya.

Beberapa kampung yang telah menunjukkan pengelolaan anggaran kampung secara transparan, diharapkan dapat dijadikan contoh dan inspirasi bagi kampung-kampung lainnya di Kabupaten Tulang Bawang yang belum menerapkannya.

Pasalnya, transparansi mutlak perlu dilakukan pemerintahan kampung, agar kepercayaan publik terhadap penggunaan dana kampung menguat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga akan semakin meningkat. Apalagi saat ini, pemerintah telah menggelontorkan dana langsung ke masing-masing kampung hingga milyaran rupiah. Hal ini juga sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta amanat transparansi juga sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 menegaskan asas-asas dalam pengelolaan dana desa (kampung), diantaranya adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Asas-asas tersebut harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa di Indonesia dalam mengelola keuangan desa. Termasuk oleh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sendiri, selama ini memiliki perhatian cukup serius dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan kampung-kampung, yang dilakukan termasuk dengan mengucurkan bantuan anggaran kampung cukup besar, diantaranya seperti melalui program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK), dan lain-lain, yang diharapkan dapat dikelola oleh kampung-kampung dengan sebaik-baiknya, tertib administrasi, akuntabel, partisipatif, dan sesuai ketentuan, serta transparan agar penggunaannya benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.(ADV)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=25144

Posted by on Jun 13 2017. Filed under Ekonomi, Health, News, Opini, Pendidikan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented