|

Pemerintah Harus Pastikan Efektifitas Operasi TNI di Wilayah FIlipina untuk Bebaskan Sandera

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah harus mengukur efektifitas masuknya TNI ke wilayah Filipina untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata, di Laut Sulu, Filipina.

Hasanuddin menyatakan, masuknya TNI ke Filipina untuk menyelamatkan WNI pasti akan membawa efek politik bagi kedua negara.

“Pertama dari segi politik, jika jumlah TNI yang dikirim terlalu banyak, pastinya akan menimbulkan gejolak di internal Filipina,” ujar Hasanuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2016).

Kedua, selama ini ASEAN sama sekali belum pernah tergabung dalam pakta pertahanan militer.

Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Filipina pasti akan menghadapi gap komunikasi dalam operasi penyelamatan yang melibatkan kedua negara.

Menurut dia, pemerintah harus memperjelas posisi TNI saat melakukan operasi pembebasan WNI di Filipina.

“Harus didudukkan dulu TNI di sana nanti sebagai tim bantuan, atau menjadi bagian dari operasi gabungan, atau TNI diberikan keleluasaan untuk bertindak sendiri. Itu semua harus dipikirkan dan diukur mana yang paling efektif,” kata Hasanuddin.

“Sampai sejauh ini yang saya dengar pemerintah dan TNI masih terus mengkajinya. Saya harap ini dipikirkan matang-matang agar sandera bisa bebas dengan selamat,” lanjut Politisi Partai Demokrasi Perjuangan itu.

Pemerintah Filipina mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia di kawasan selatan Filipina hingga ke teritorial Filipina.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, ada sejumlah terobosan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.

Ryamizard bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin, Minggu (26/6), membahas soal penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina Selatan dan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia soal patroli keamanan bersama di perbatasan ketiga negara.

“Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina. Semua dilakukan dalam kerangka semangat ASEAN, yakni keamanan dan stabilitas kawasan,” kata Ryamizard yang dihubungi di Manila.(Kompas)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=15653

Posted by on Jun 30 2016. Filed under News, Pendidikan, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented