|

RUU Pilkada Cantumkan Penyelesaian Sengketa Parpol Secara Rinci

Jakarta – Sengketa kepengurusan partai politik (parpol) menjadi permasalahan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Karena itulah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada akan mengatur mengenai sengketa secara rinci.

“Kita menganut asas kepastian hukum. Kalau pada pilkada serentak tahun lalu ada pendekatan politis dalam penyelesaiannya dalam pendaftaran sehingga ada parpol yang harus mendaftarkan calonnya harus didukung oleh dua kepengurusan, maka pada saat sekarang ini semua parpol yang hendak mencalonkan harus parpol yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham),” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumkam) Yasonna Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5).

Apabila terjadi sengketa, menurutnya, penyelesaian dilakukan melaui Mahkamah Partai masing-masing. “Mahkamah partai ini memang final and binding dan memang kembali ke Kemkumham,” ujarnya.

“Kalau ada penyelesaian yang masih berlangsung di pengadilan, maka rujukan adalah kepengurusan parpol yang terdaftar terakhir. Artinya walaupun sedang bersengketa antara kedua kepengurusan, mana yang terdaftar terakhir itu yang menjadi acuan.” [Suarapembaruan]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=14826

Posted by on Mei 31 2016. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan, Politik, Tekno. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented