|

Pendaftaran Pilkada Kota Surabaya Dibuka Kembali

Rosiyo-Dhiman Tak Lolos

Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay menyatakan KPUD Kota Surabaya akan kembali membuka pendaftaran pasangan calon untuk pilkada serentak 9 Desember 2015.

Pasalnya, pasangan Rasiyo dan Dhimam Abror dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada saat penetapan, Minggu (30/8).

Sebagaimana diketahui, penetapan paslon tiga daerah, yakni Kota Surabaya, Kota Samarinda dan Kabupaten Pacitan dilakukan kemarin, Minggu (30/8). Kota Samarinda dan Kabupaten Pacitan telah memenuhi syarat pelaksanaan pilkada karena ada dua paslon yang ditetapkan.

Sementara, Kota Surabaya menyisahkan paslon tunggal, yakni Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung PDIP setelah gagalnya Rasiyo dan Dhimam Abror yang didukung PAN dan Demokrat menjadi peserta pilkada serentak.

“Dari tiga daerah yang penetapan paslon hari ini, ada satu pasangan calon disimpulkan di KPU Surabaya tidak memenuhi syarat. Akibat ini Kota surabaya akan dibuka lagi pendaftaran pasangan calonnya,” ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/8)

Menurut Hadar, Pasangan calon Rasiyo- Dhimam dinyatakan gugur karena surat rekomendasi dari partai pengusung tidak sesuai antara format scan dan format asli. Selain itu, katanya keterangan atau bukti surat kantor pajak tentang tidak punya tunggakan pajak juga tidak ada.

“Dokumen dukungan partai kepada paslon tidak sesuai antara yang dibawa saat pendaftaran (scan) dengan yang asli dan keterangan atau bukti tidak ada tunggakan pajak tidak ada,” jelas Hadar.

Pembukaan pendaftaran, kata Hadar akan menjadi kewenangan penuh KPU Kota Surabaya. KPU Pusat, katanya hanya memberikan konsultasi.

Namun, sesuai dengan PKPU No 2 tentang tahapan, maka KPU akan melakukan persiapan selama tiga hari, tiga hari berikutnya untuk sosialisasi dan akan dibuka kembali pada 6-8 September 2015.

Sementara Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengungkapkan dua persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pasangan Rasiyo-Dhiman.

Pertama, katanya penulisan nomor surat persetujuan pencalonan dari Partai Amanat Nasional (PAN) bernomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/303/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 tidak identik dengan nomor surat pada berkas yang sudah diperbaiki dan diserahkan 19 Agustus 2015.

Kedua, lanjut Robiyan, Dhimam Abror tidak mempunyai bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Padahal, berdasarkan PKPU No. 12 Tahun 2015 Pasal 42 ayat (1) huruf o, bakal pasangan harus menyerahkan foto copy NPWP atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon untuk masa lima tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, serta tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.

“Berkas syarat calon Dhimam Abror yang diterima hanya Fotocopy NPWP dan tanda terima penyampaian SPTPP, sedangkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tidak diserahkan, sehingga secara kumulatif tidak terpenuhi,” ungkap Robiyan.

Jadi Pelajaran Parpol

Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Masykuruddin Hafidz menilai pengalaman Pilkada Surabaya, juga daerah-daerah lainnya terkait syarat administrasi pasangan calon, memberikan catatan dengan garis tebal untuk perbaikan proses pencalonan di masa mendatang.

“Catatan tersebut adalah ketidaktelitian partai politik terhadap administrasi pasangan calon yang diusungnya. Perhatian terhadap kelengkapan berkas dinomorduakan, di samping proses penentuan pasangan calon juga dilakukan di menit-menit terakhir,” ujar Masykuruddin pada Minggu (30/1).

Menurut Masykuruddin, agar persoalan ini tidak kembali terulang, maka partai politik sebaiknya diberi kewenangan dan kewajiban secara internal untuk memeriksa kelengkapam administrasi sebelum mendaftarkan ke KPU.

 

“Partai politik memastikan terlebih dahulu persyaratan administrasi misalnya keaslian ijazah, laporan hasil kekayaan, laporan pajak, keterangan sehat dan status pegawai negeri sipil untuk memastikan kebenaran berkas dan keabsahan dokumen pasangan calon,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya partai politik dapat memastikan calonnya sejak awal untuk tidak terganjal hanya karena persoalan administrasi.

“Elektabilitas penting, tapi apa gunanya jika akhirnya gagal bertarung dalam Pilkada,” tandas Masykuruddin. [Suarapembaruan]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=8976

Posted by on Agu 31 2015. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented