|

KPU Harus Audit Pengeluaran Partai Politik Di Pilkada

Jakarta – Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, sumbangan terhadap partai politik merupakan sesuatu yang wajar. Namun, sumbangan itu harus dapat diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang.

“Yang tidak boleh itu calon kepala daerah melakukan penyuapan untuk bisa maju di Pilkada ataupun lainnya. Itu jelas melanggar,” ujar Asep Warlan di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurutnya, KPU melalui auditor independen harus berani mengaudit semua keuangan partai politik. Hal itu sebagai bentuk kontrol bagi partai politik yang mendapatkan sumbangan dana dari kader maupun pihak luar.

Dalam pelaksanaan Pilkada, kata Asep, terdapat sejumlah komponen biaya untuk memenangkan calon yang diusung. Namun, sumbangan atau mahar itu tidak bisa digabung dengan biaya politik.

“Kita harus akui mahar itu identik dengan penyogokan agar bisa maju sebagai calon kepala daerah. Kalau itu yang terjadi maka jelas sudah salah,” katanya.[suarapembaruan]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=7840

Posted by on Jul 29 2015. Filed under News, Opini, Pendidikan, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented