|

Soal Pilkada Pesisir Barat, KPU Lampung Salahi Aturan

Bandar Lampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dianggap telah menyalahi aturan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Barat. Dengan menyerahkan kepada KPU Induk sebagai penyelenggara Pilkada di daerah otonomi baru itu, KPU dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan Pilkada yang akan digelar serentak 8 kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang.

“Pasal 58 jelas, bukan langsung loncat ke kabupaten induk. Tapi ada pasal pertama, bahwa sebenarnya ada kewajiban dari KPU induk untuk membentuk KPU setempat, tetapi ternyata itu tidak dilakukan,” kata Dosen Hukum dan Tata Negara Unila, Yusdianto ketika diwawancarai media di lingkungan kantor PWI Lampung, Sabtu 30 Mei 2015.

Dia menjelaskan, seharusnya akhir tahun 2014, KPU Kabupaten Pesisir Barat sudah terbentuk, tetapi itu tidak dilakukan. KPU Lampung justru mem-pending pembentukan KPU Pesisir Barat. Selain itu, KPU juga lebih condong pada rekrutment KPU yang lain.

‚ÄúSudah hampir tiga tahun lho persiapan itu, apa yang tidak tuntas, padahal itu adalah amanat dari UU Pesisir Barat adalah pembentukan penyelenggara itu dan itu tidak dilakukan,” jelasnya.

Selanjutnya, seharusnya yang memegang kendali adalah KPU Provinsi untuk membentuk KPU Pesisir Barat. “Jangan-jangan anggaran yang ditandatangani adalah cek kosong, bukan cek isi. Artinya hanya ada dalam nota, tetapi tidak ada dalam anggarannya,” ucapnya.

Dia menambahkan, KPU Provinsi telah mengabaikan tata cara prosedur yang telah mereka buat sendiri. “Itu sengaja mengabaikan, sehingga persoalan itu berlarut-larut dan mereka juga sengaja supaya menjadi polemik,” ucapnya.

Jika KPU Provinsi sadar jika persoalan ini akan menjadi polemik, lanjutnya, seharusnya mereka benahi dari awal. Serta mereka harus melakukan kordinasi terhadap PJ Bupati Pesisir Barat sebelumnya, Kherlani, untuk mendorong pembentukan KPU Pesisir Barat. “Sampai pada detik-detik pak Kherlani diganti, pembuatan sekretariat KPU tidak selesai. Jadi wajar saja Sekretariat KPU belum ada,” tandasnya. (Saibumi)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=7197

Posted by on Mei 31 2015. Filed under News, Pendidikan, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented