|

Permendagri Anggaran Pilkada Aneh, Tidak Sesuai UU Pilkada

KPU Kirim Surat ke Mendagri
Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015 tentang anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 belum sesuai dengan Undang-undang Pilkada.

Hal tersebut diketahui KPU setelah muncul banyak protes dari KPU Daerah bahwa Permendagri itu membingungkan dalam penggunaannya.

Untuk itu, beberapa hari lalu, KPU telah mengirim surat ke Mendagri untuk memperbaiki Permendagri tersebut.

“Ada sejumlah kekurangan, maka kita menulis surat ke Kemendagri karena ternyata isinya itu belum sesuai dengan UU (Pilkada),” katanya kepada wartawan di gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Hadar mengungkapkan kekeliruan yang dimaksud seperti pada pengaturan anggaran untuk pengawas pilkada, justru terdapat pengaturan anggaran untuk pokja KPU Daerah.

Contoh kekeliruan lain seperti Mendagri masih mencantumkan anggaran untuk kartu pemilih, sedangkan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 norma tersebut sudah tidak lagi diatur.

“Kita enggak ada proses di kelurahan, kok dibikinin form kelurahan, gitu loh. Jadi mereka tidak melihat bahwa UU kita sudah berubah. Padahal kita sudah ada diskusi sebelumnya memberi masukan,” ujarnya.

Seharusnya Permendagri tersebut mengatur item-item yang diperlukan KPUD dalam menjalankan tugasnya di daerah.

Namun Hadar menemukan, alih-alih mencantumkan item yang diperlukan, Permendagri justru mengatul item yang tidak perlu.

“Padahal dengan jelas UU sudah menjelaskan item-item yang digunakan dan tidak digunakan,” imbuhnya.

KPU meminta agar Mendagri segera mengubah Permendagri Nomor 44 tersebut sehingga 269 KPUD yang menggelar pilkada tidak kesulitan dalam menyusun anggarannya.

Terlebih untuk beberapa daerah yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), agar tidak kesulitan memperbaiki alokasi anggarannya. [Suarapembaruan]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=6349

Posted by on Apr 30 2015. Filed under Ekonomi, News, Pendidikan, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented