|

Benahi KPU

Meski berlangsung sukses dan telah melahirkan pemimpin baru, Pilpres 9 Juli lalu masih meninggalkan persoalan. Pelaksanaan pilpres dan pileg 9 April masih menorehkan catatan buruk bagi penyelenggara pemilu, terutama di tingkat daerah. Kualitas pelaksanaan pemilu di daerah masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi etika, profesionalitas, dan independensi penyelenggara pemilu. Agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan baik, KPU terutama di daerah harus segera dibenahi.

Pada Kamis (21/8), Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pilpres 2014. Setelah melalui proses persidangan selama dua pekan, MK akhirnya menolak seluruh gugatan kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Prabowo-Hatta menggugat KPU terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan pilpres di sejumlah daerah.

Putusan MK itu menunjukkan bahwa secara umum pilpres berjalan baik sehingga MK menguatkan putusan KPU pada 22 Juli lalu yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Yang patut disimak adalah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa jam sebelum putusan MK keluar. DKPP memberikan sanksi terhadap sejumlah anggota penyelenggara pemilu yang dianggap terbukti melanggar kode etik.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan empat anggota DKPP lainnya memutuskan untuk memberhentikan sembilan anggota KPU dan Bawaslu/Panwaslu serta memberikan sanksi teguran untuk 30 anggota lainnya. Sembilan orang yang diberhentikan itu 5 anggota KPU Kabupaten Dogiai, Papua, 2 anggota KPU Serang, Banten, dan 2 anggota KPU Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad mendapat teguran. Dalam beberapa aduan, keduanya dianggap terbukti melanggar kode etik dalam kadar ringan.

DKPP juga memutuskan 20 orang tidak terbukti melanggar dan segera diberi rehabilitasi. Untuk laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait pileg, DKPP baru akan memulai persidangan pekan ini. Hingga Agustus 2014, DKPP menerima 646 laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pileg. Dari laporan-laporan itu, DKPP akan menyidangkan 90 pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan pileg.

Banyaknya laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu menunjukkan masih ada persoalan pemilu yang harus dibenahi. Apalagi, setelah pilpres dan pileg, KPU harus kembali menyelenggarakan pilkada.

Menurut rencana, pada Oktober 2015 akan digelar 203 pilkada secara serentak. Sikap profesional dan independen KPU, terutama di daerah sangat penting untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan peduli kepada kesejahteraan rakyat. Proses seleksi penyelenggara pemilu pun harus dilakukan secara benar, terutama untuk menjaga agar mereka tidak menjadi agen partai politik atau pasangan calon tertentu.

Kita berharap agar proses perekrutan anggota KPU dibenahi, terutama untuk menutup peluang partai dan elite politik mengintervensi penyelenggara pemilu. Selama ini, komisioner KPU di daerah direkrut melalui proses yang longgar. Pemilihan anggota KPUD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Pemilu. UU tersebut mengatur, KPU provinsi dipilih oleh KPU pusat dan KPU kabupaten/kota dipilih oleh KPU provinsi. Mekanisme yang sederhana seperti itu rawan intervensi dan membuka peluang komisioner terpilih adalah calon titipan untuk mengamankan kepentingan kandidat tertentu.

Bahkan, selama ini ada indikasi di sejumlah daerah kalau anggota KPU provinsi membangun kroni hingga ke KPU kabupaten dan kota agar mereka satu suara dalam mengamankan hasil pilkada yang sarat kecurangan.

Kita ingin agar UU tentang Penyelenggara Pemilu diperbaiki, terutama terkait perekrutan anggota KPUD, mekanisme pengawasan, dan sanksi bagi komisioner yang nyata-nyata bersikap tidak netral. Proses perekrutan anggota KPUD harus melibatkan rakyat, yang terwakilkan di DPRD, dan pemerintah daerah. Panitia seleksi (pansel) sebaiknya dibentuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota sesuai tingkatan masing-masing. Lalu, setelah pansel memilih 10 kandidat anggota, nama-nama itu diserahkan ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya disetujui lima komisioner.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi adalah memperketat syarat pencalonan. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan calon komisioner harus orang yang benar-benar independen.

Selain itu, jika ada keluarga anggota KPUD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maka salah satu di antara mereka harus mengundurkan diri. Harus juga dibuat mekanisme pengawasan internal yang bisa menjadi alat kontrol atas kinerja penyelenggara pemilu. Para komisioner KPU, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota harus melaporkan harta kekayaan mereka secara berkala, dimulai ketika mereka baru terpilih.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK perlu diatur dalam proses pengawasan tersebut. Memang, hal itu terkesan menjadi pekerjaan yang berat. Tetapi, semua itu harus dilakukan untuk penegakan demokrasi dan mencari pemimpin yang benar-benar dipilih rakyat. Apalagi, pada 2019 nanti akan ada pekerjaan besar dan berat karena pilpres dan pileg digelar serentak. Pemilu serentak seperti itu membutuhkan penyelenggara pemilu yang benar-benar profesional dan independen.(Suarapembaruan)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=2296

Posted by on Agu 26 2014. Filed under News, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented