|

Tim Jokowi-JK desak Polri usut 4 laporan kasus kampanye hitam

Jakarta  РTim hukum Capres-Cawapres, Joko Widodo РJusuf Kalla mendesak Polri segera memperjelas status penyelidikan terhadap beberapa kasus dugaan kampanye hitam. Desakan itu dilakukan karena sudah ada empat laporan dugaan kampanye hitam yang dilaporkan ke polisi.

“Sampai sekarang sudah ada empat laporan dugaan kampanye hitam yang disampaikan pihaknya ke kepolisian,” kata Ketua Tim Hukum Capres dan Cawapres Joko Widodo – Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, di Jakarta, seperti dikutip dari antaranews, Jumat (27/6).

Empat kasus itu adalah kasus terkait dengan iklan “RIP Jokowi”, kasus pemalsuan tanda tangan Jokowi seakan-akan meminta penundaan pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta diduga melibatkan Edgar Jonathan, kasus Tabloid Obor Rakyat, dan kasus terkait dengan transkrip pembicaraan Basrief Arief-Megawati.

“Dari empat laporan itu, memang polisi terkesan lamban menanganinya. Ada beberapa menurut kami yang sebenarnya tak susah. Misalnya soal iklan RIP, Tabloid Obor, dan kasus tanda tangan palsu,” ujarnya.

Ia beranggapan pihak kepolisian terlalu normatif dalam melaksanakan kerja penyelidikannya. Ia mencontohkan ketika polisi memanggil ahli A dan tidak datang, seharusnya bisa segera diganti ke ahli lainnya.

Ia mengakui bahwa Polri membutuhkan keterangan tambahan dari saksi dan ahli, sebelum menyematkan status tersangka kepada seseorang.

“Tapi kan ini harus diingat juga, bahwa penanganan perkara ini tak biasa. Karena kasus-kasus ini menyangkut capres, seharusnya ada tindakan ekstra dari kepolisian. Jangan diperlakukan seperti tindakan ke perkara umum yang biasa,” kata Trimedya.

Sebab, lanjut dia, kalau tidak ada tindakan kepada para terduga pelaku, maka tidak akan ada efek jera terhadap siapapun pelakunya.

Padahal, katanya, tindakan para terduga pelaku mempengaruhi proses pilpres yang sedang berlangsung.

“Kita senang pernyataan Kapolri soal Tabloid Obor. Tapi faktanya sekarang penanganan kasusnya tak berjalan. Si penerbit malah seakan menantang karena sudah merancang edisi terbarunya,” ungkapnya.

Ia juga mendesak Dewan Pers agar bisa memenuhi panggilan Polri sebagai saksi ahli.

“Tak perlu datang ke DPR, karena proses penegakan hukum itu di kepolisian. Ini supaya proses penegakan hukum cepat dan tak ada alasan Polri untuk tak segera menindaklanjuti. Kita harap polisi dibantu,” imbuhnya.[Merdeka]

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=2036

Posted by on Jun 27 2014. Filed under News, Politik. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented