|

Mekanisme Penyaluran Duit Saksi Pemilu 2014 dari Bawaslu

Biaya saksi pemilu 2014 ditanggung pemerintah sebesar Rp700 M.
Jakarta (DN)  – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai saksi partai politik yang bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara pada pemilihan umum 2014. Pos anggaran itu dititipkan kepada Badan Pengawasan Pemilu untuk membagikannya kepada parpol.

“Bukan Bawaslu yang membiayai tapi negara. Bawaslu hanya dititipi untuk mendistribusikan,” kata Ketua Bawaslu Muhammad saat dikonfirmasi VIVAnews.com, Rabu 22 Januari 2014.

Muhammad mengatakan, anggaran yang akan digunakan tersebut di luar dari jatah operasional Bawaslu. Negara mengalokasikan dana tersendiri kemudian melalui Kemenkeu, menyerahkan kepada mereka untuk disalurkan.

“Itu sudah diputus. Hari H akan didistribusikan,” ujarnya.

Mekanisme rekrutmen para saksi dilakukan oleh masing-masing partai politik. Honor kepada para saksi yang dalam pemilu sebelumnya ditanggung parpol, untuk pemilu kali ini diambilkan dari pos anggaran itu.

Muhammad merinci, setiap saksi akan diberikan Rp100 ribu tanpa potongan.

“Di setiap TPS, terdapat 12 orang untuk setiap partai politik. Negara mengeluarkan Rp1,2 juta setiap TPS, dikali sekian ratus ribu TPS seluruh Indonesia,” katanya.

Kata Muhammad, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu memiliki saksi di setiap TPS. Sebab, data pada Pemilu 2009 yang lalu, sebesar 59 persen saksi partai tidak hadir karena keterbatasan anggaran.

“Pembiayaan saksi ini harapan partai dan pemerintah. Kalau masing-masing partai menyiapkan Rp55 miliar tentu ada keterbatasan. Oleh karena itu, negara hadir untuk membiayai saksi,” ucapnya.

Dana saksi tersebut, kata dia, tidak diserahkan ke partai untuk menghindari tuduhan mencampuri urusan pemilu. Tidak ke KPU karena lembaga itu memiliki pekerjaan teknis yang cukup banyak.

“Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menkopulhukam, Mendagri, Menkeu, yang paling tepat adalah Bawaslu karena fungsi Bawaslu adalah pengawasan,” ujarnya.

Dia menjanjikan, Bawaslu akan menjalankan tugas negara tersebut secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, BPK dan juga PPATK diminta turut memantau kinerja mereka.

“Ada BPK, PPATK. Jadi pertanggungjawaban jelas,” katanya.(Vivanews)

Short URL: http://detiknusantara.com/?p=1546

Posted by on Jan 22 2014. Filed under Ekonomi, News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

*

iklan 1

header

Recently Commented